Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Terdakwa dugaan merintangi proses penyidikan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto Fredrich Yunadi menyatakan tidak akan menghadiri proses persidangan. Hal itu diungkapkan setelah majelis hakim tidak mengabulkan permohonan Fredrich pascapembacaan putusan sela.
Dalam persidangan yang digelar hari ini, Senin (5/3/2018), majelis hakim menolak eksepsi Fredrich Yunadi dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan penanganan proses perkara. Menyikapi keputusan hakim, Fredrich pun mengancam tidak akan menghadirkan persidangan.
 |
| Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik, Fredrich Yunadi bergegas seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/2/2018). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto |
"Jadi kalau memang majelis hakim berpendapat begini, kami tidak akan menghadiri sidang lagi, Pak. Silakan, Pak. Ini hak saya sebagai terdakwa," kata Fredrich.
Menurutnya, hakim telah memaksakan kehendak dengan tidak memperhatikan dalilnya yang berdasarkan KUHAP. Ia mengklaim keputusannya untuk tidak hadir sidang sebagai bagian dari hak asasi manusia seorang terdakwa.
"Kalau sekarang Bapak memaksa kendali kehendak Bapak, kami menyatakan sidang selanjutnya saya tidak akan hadir," kata Fredrich.
Mantan pengacara Setya Novanto ini juga melawan dengan meminta hakim memeriksa kembali perkara praperadilannya yang belum selesai diproses. Hakim pun mendengar pandangan Fredrich, jaksa KPK, dan penasihat hukum.
Setelah mendengar permohonan, hakim menyatakan menolak permohonan Fredrich dan berpegang pada putusan sela.
"Kami berpegang pada putusan sela yang kami putuskan," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
Fredrich pun keberatan dengan kebijakan majelis hakim. Ia menyatakan poin keberatannya itu berdasarkan hukum pasal 95 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP.
Dalam pasal 95 ayat 1 berbunyi: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Sementara pasal 95 ayat 3 berbunyi: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
Ia berdalih bisa mendapat rehabilitasi dan kompensasi sesuai undang-undang tersebut.
Hakim memastikan akan tetap menjalankan putusan sela. Jaksa pun meminta kepada majelis hakim untuk menyiapkan saksi setidaknya satu minggu setelah putusan sela atau Kamis pekan depan.
Baca :
- Masalah Hukum Kredit Motor: LAPS atau BPSK Jika Terjadi Sengketa?
- Waspada Penipuan! Tak Ada Tes Seleksi CPNS Honorer K2 dan Umum
- Dugaan Kecurangan Rusun DP 0 Rupiah Berujung Laporan Pencemaran Nama Baik
- Kasus Reklamasi Sofyan Djalil dari Polda Metro, KPK Ambil Alih
- Polri Diminta Transparan Usut Brimob Penembak Kader Gerindra
- KKP Pastikan Larangan Penggunaan Cantrang Tetap Jalan
- Zumi Zola Diperiksa KPK Sebagai Saksi Korupsi RAPBD Jambi 2018
- Tolak Judicial Review Pasal Asusila Terkait LGBT, Pakar Sebut Hakim MK ‘Gagal Paham’
- Polri Ringkus Terduga Perakit Senjata Teroris di Sumatera
- Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun
- Jejak Dugaan Personel TNI AU dalam Penyelundupan Miras di Papua
"Minggu depan tanggal 15 [Maret]?" tanya Hakim Saifuddin Zuhri.
"Tanggal 15 [Maret], Yang Mulia," jawab jaksa KPK saat dikutip dari Tirto.
"Kita tunda hari Kamis tanggal 15 Maret 2018. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup," tegas Hakim. (***)
No comments:
Post a Comment