MK: DPR Jarang Hadiri Sidang Uji Materi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono Soeroso, tidak menampik bahwa pihak DPR memang seringkali tidak menghadiri sidang uji materi di MK.

“Meskipun sudah dipanggil secara patut, namun pihak DPR memang jarang menghadiri sidang uji materi di MK dengan atau tanpa alasan,” kata Fajar ketika memberikan paparan di Bogor, Jawa Barat, ditulis Kamis (1/3).

Suasana saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3 menjadi UU di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18). Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang Undang. AKTUAL/Tino Oktaviano

Lebih lanjut Fajar menjelaskan bahwa keterangan DPR dan Presiden sangat dibutuhkan untuk menjelaskan asal usul dari berlaku suatu norma.

“Seringkali keterangan DPR kami terima secara tertulis, jadi mereka mengirimkan keterangan secara tertulis ke MK karena berhalangan hadir,” kata Fajar saat dikutip dari Aktual.

Namun dalam beberapa perkara, DPR bahkan pernah sama sekali tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai pembentuk undang-undang, meskipun sudah dipanggil secara patut, dan tidak memberikan keterangan meskipun secara tertulis.

“Ya pernah tidak hadir sama sekali dalam beberapa perkara dan tidak memberikan keterangan, tapi uji materi harus tetap berlanjut,” kata Fajar.

Baca :

• Polisi Tangkap 14 Anggota Grup The Family MCA dari Sejumlah Kota
• Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan Pada Era Ekonomi Digital
• KPK Sudah Siap Hadapi Praperadilan Fredrich Yunadi pada 12 Februari
• Anies Siap Hadapi Konsekuensi Akibat Pencabutan HGB Pulau Reklamasi
• Aspek Pidana dan Perdata Dalam Kasus Bullying (Kekerasan) Terhadap Anak
• Komisi I DPR Jelaskan Soal Anggaran Paspampres di Acara Daerah
• Korupsi Ditjen Hubla: KPK Cermati Pengakuan Tonny Budiono Soal Dana ke Paspampres
• Langkah Awal Robert Pakpahan Nakhodai Direktorat Jenderal Pajak
• Tugas Luky Sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
• KPK Cocokan Bukti Aliran Dana Korupsi e-KTP ke Anggota DPR

Pada akhirnya MK harus tetap memutus satu perkara meskipun tanpa disertai keterangan dari DPR sebagai pembentuk undang-undang.

“MK tetap dapat memutus perkara meskipun tanpa keterangan DPR, karena terkadang DPR dan Pemerintah memiliki keterangan yang sejalan meskipun berbeda konteks,” kata Fajar lagi. (***)